Bak akan kejar tayang, pembangunan Nusantara terus dikebut. Hal tersebut sebagai salah satu wujud komitmen pemerintah untuk merealisasikan rencana ibukota negara yang baru. Selain duit pemerintah, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) pun menggandeng sejumlah investor untuk ikut membangun Nusantara.
Dengan luas wilayah seluas 256.142 ha yang terbagi menjadi tiga zona, Nusantara membutuhkan investasi senilai 32 miliar dolar AS hanya untuk infrastruktur, dan penggerak awal ekonomi, semacam energi terbarukan dan lain-lain. “Nusantara memberikan peluang berinvestasi dan berkontribusi untuk masa depan Indonesia.” Seperti disampaikan oleh Muhammad Naufal Aminuddin, Direktur Pembiayaan Otorita IKN pada Seminar Nasional Property&Bank Business Forum yang bertema “Peluang Bisnis Properti di Nusantara, Ibukota Negara Berstandar Dunia”, Jakarta, (3/11).
Pada tahap awal prioritas pengembangan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang mencapai luas 6,671 ha. “Hingga saat ini telah diidentifikasi lebih dari 500 proyek investasi di KIPP IKN,” ungkap Naufal, dan sudah ada 304 Letters of Intent (LOI) dan 47%-nya berasal dari luar negeri.
Naufal menjelaskan bahwa setiap subsektor, memiliki peluang berbeda-beda. Pada subsektor hunian saja ada 72 peluang investasi yang tersebar di keseluruhan KIPP, dengan kebutuhan investasi yang beragam. OIKN mengharapkan ada populasi 200 ribu pada tahun 2024, dan terus tumbuh menuju 1,9 Juta penduduk di tahun 2045. Di area KIPP, luas area yang disiapkan untuk hunian sebesar 648,8 Ha, dan membutuhkan investasi senilai Rp 153,4 – 168,7 triliun.
Khusus pada subsektor residensial, OIKN memberi ekspektasi ROI sebesar 9,3% – 13,6%. Adapun insentif yang disiapkan untuk para investor residensial antara lain tidak dipersyaratkan konfirmasi status Wajib Pajak, bebas bea Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi serta BPHTB, dan dapat diwariskan. Tidak ada Dana Kompensasi TKA untuk jangka waktu tertentu. Dan untuk investasi minimal Rp 10 miliar, tidak dikenakan PPh, tidak dikenai Wajib Pajak Dalam Negeri, serta pembebasan bea masuk untuk barang/jasa yang bersifat strategis dan/atau impor barang kena pajak tertentu.
Masih Banyak Pe Er
Investor sudah datang, pembangunan terus dikebut, akan tetapi masih banyak pekerjaan rumah atau pr yang harus dikerjakan pemerintah melalui Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Demikian salah satu hal yang disampaikan oleh Budiarsa Sastrawinata, Ketua Pokja IKN Kadin. Pendapatnya ini didasarkan pada enam faktor bagaimana kota bisa menjadi magnet untuk orang, modal/investasi dan perusahaan datang ke sebuah kota yang dikeluarkan oleh Institute for Urban Strategies The Mori Memorial Foundation.
Dirangkum ke dalam Global Power City Index, enam faktor utama tersebut mencakup ekonomi, riset dan pengembangan, interaksi budaya, kelayakan huni (livability), lingkungan dan aksesibilitas. Enam faktor utama ini memiliki sejumlah subfaktor yang kemudian dinilai menjadi peringkat multidimensional. Di mana setiap faktor utama tersebut memperlihatkan kekuatan, kelemahan dan tantangan atas sebuah kota (dibandingkan dengan kota lain).
Meskipun masih dalam rencana dan tahap pembangunan awal, namun faktor-faktor tersebut sudah bisa menilai di mana “peringkat” IKN. Berdasarkan kajian Kadin, Nusantara masih kurang pada sejumlah subfaktor, yaitu pada Faktor Ekonomi, subfaktor Incentive for Skilled Human Resources dan Less Political Risk, yang mana untuk hal terakhir mengingat belum diketahui komitmen Presiden terpilih kelak atas pengembangan Nusantara. Sementara dari Faktor Riset dan Pengembangan, Nusantara dinilai belum mendukung pada subfaktor Incentive for Researchers dan Start Ups.
Pada Faktor Interaksi Budaya, tourist attraction serta theatre/museum belum terlihat direncanakan di dalam Nusantara. Namun kota ini sudah hampir semua memenuhi semua elemen dari Faktor Kelayakan Huni, kecuali Incentive for Medical Doctor. “Fasilitasnya bisa kami sediakan, tetapi insentif harus dari pemerintah,” tutur Managing Director Ciputra Group itu.
Lalu, sayangnya meskipun kota ini digadang-gadang akan menjadi kota yang sangat memperhatikan lingkungan, Kadin menilai masih kurang pada elemen Waste Recycle Facility dan Incentive for Green Building, yang menjadi bagian dari Faktor Lingkungan. Demikian juga pada Faktor Aksesibilitas, di mana subfaktor International Harbor dan International Flight Connectivity, belum direncanakan secara matang. “Sebagai kota dunia, Nusantara sudah seharusnya mempunyai koneksivitas langsung dengan kota-kota dunia,” ucap Budiarsa.
Namun demikian, Budiarsa mengakui bahwa Nusantara memberi kesempatan bisnis yang sangat besar. Kadin sudah menelisik, ada 12 bidang usaha yang berpeluang hadir di sini, dan akan lebih banyak lagi sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan Nusantara. Kedua belas bidang usaha tersebut adalah perusahaan IT solutions/provider, telekomunikasi, pengembang real estat, kesehatan, infrastruktur, konstruksi, energi surya dan energi terbarukan lain, rekayasa transportasi, e–commerce/e-trading, manajemen proyek, konsultan keberlanjutan serta pendikan dan riset.
Besarnya peluang tersebut, dalam mendukung pembangunan dan pengembangan Nusantara, Kelompok Kerja IKN di Kadin akan memberikan rekomentasi kepada pemerintah untuk meningkatkan daya saing IKN sesuai dengan enam faktor Global Power City Index, seperti disebut di atas. Lalu secara aktif mempromosikan daya saing IKN kepada investor domestik dan internasional, terutama mengenai Smart City. Selanjutnya, membuat kategori investasi/business opprotunity untuk para investor. “Misalnya infrastruktur, perumahan, hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, dan lain-lain, dalam rangka mempermudah proses investasi di IKN,” tandas Budiarsa.
