Urusan rumah layak huni jadi perhatian serius pemerintahan Prabowo. Selain meneruskan program-program yang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), kini pemerintah juga sedang mengembangkan program untuk masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT).
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menerangkan, MBT ini adalah mereka yang penghasilannya tidak di bawah (di atas MBR), tapi tidak juga terlalu di atas. “Istilahnya, menengah tanggung (middle income), dan punya kemampuan ekonomi yang berbeda,” ujarnya pada sebuah kesempatan di awal bulan ini.
Yang masuk kategori ini adalah mereka yang berpenghasilan di kisaran Rp 8 juta hingga Rp 15 juta per bulan. Dengan penghasilan seperti itu, mereka tidak bisa mendapatkan fasilitas subsidi rumah MBR konvensional, namun juga kesulitan untuk mengakses KPR komersial perbankan, dengan bunga pasar.
Pengelompokan penghasilan MBT ini, sejatinya belum final. Mengutip dari detik.com, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, mengatakan saat ini masih dalam diskusi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait rentang gaji masyarakat yang bisa disebut sebagai MBT. Serupa dengan MBR, setiap provinsi akan memiliki rentang gaji yang berbeda untuk kategori MBT ini.
Akan tetapi, bersamaan dengan itu, pemerintah sedang menggodok skema pembiayaan khusus bagi MBT. Program yang disiapkan Kementerian PKP dan BP Tapera adalah suku bunga tetap 7% selama 15 tahun dan tenor hingga 30 tahun.
Insentif seperti hal tersebut pastinya dibutuhkan bagi kalangan MBT ini, karena dengan tenor yang lebih panjang, uang muka bisa lebih rendah pun dengan cicilan yang bisa lebih mudah. Seperti disampaikan Menteri Keuangan Purbaya, bahwa kalau cicilan lebih ringan, kemampuan rakyat meningkat, sektor perumahan tumbuh lebih cepat dan ekonomi ikut terdorong.
Desain Rusun untuk MBT
Adapun bentuk hunian yang direncanakan untuk MBT ini adalah rumah susun (rusun). Kenapa rusun, karena kebanyakan MBT ini adalah pekerja muda di kawasan perkotaan, yang selama ini banyak yang menjadi komuter, tinggal di luar kota induk (dalam hal Jabodetabek, adalah di wilayah Bodetabek), dan menggandalkan transportasi umum seperti kereta.
Rusun ini disiapkan untuk MBT ini berbeda dengan rusun bagi MBR. Mengutip dari CNN, menurut Ara, sapaan karib Marurar, “Mungkin selera, desain, dan lokasi yang berbeda. Jadi kita juga akan menyiapkan itu.”
Menanggapi rencana kebijakan tersebut, Theresia Rustandi, Sekretaris Perusahaan PT Intiland Development, Tbk., menilai bahwa insentif bagi MBT akan sangat membantu kalangan tersebut. “Kemampuan beli mereka bisa meningkat, sehingga mereka bisa punya tempat tinggal yang ada di dalam, tidak jauh dari tempat bekerjanya,” katanya, saat bertemu dengan awak media, di Jakarta, (2/4).
Menurut Theresia, dengan insentif-insentif tersebut, diyakini bisa mendorong permintaan apartemen yang saat ini masih “slow motion”. Stok banyak, tapi pasar hanya tumbuh sangat sedikit. Untuk itu dirinya menyarankan, perlu ada kerja sama antara pemerintah dan pengembang swasta. Karena pemilik stok unit saat ini adalah pengembang swasta. “Jika MBT dimudahkan untuk memiliki, bukan tidak mungkin stok di pasar bisa segera terserap,” tuturnya.
Tak hanya itu, kebanyakan pemilik lahan di perkotaan adalah pengembang swasta, dan banyak dari mereka belum bisa mengembangkan rencananya, karena menilai kondisi pasar saat ini belum feasible.
Theresia juga menyarankan, kalau insentif tidak hanya diberikan kepada calon konsumen, pun pengembang. “Misal tidak memasukkan kategori iuran air dan listrik pada sektor komersial, tetapi ke sosial, sehingga harga jualnya bisa lebih rendah dan terjangkau,” ujarnya.
baca juga: 2026 Pasar Properti Tumbuh Moderat, Apartemen Sewa Termasuk yang Terkerek
Selain itu, juga perlu upaya yang lebih keras, menyosialisasikan bahwa tinggal di rusun di dalam kota lebih baik daripada di pinggir kota, terutama terkait dengan kualitas hidupnya. “Desain rusun atau apartemen itu sebagai tempat tinggal keluarga. Bukan sekadar tempat tinggal saat weekdays, dan di akhir pekan mereka pulang ke rumahnya di pinggir kota. Karena itu, tipe dan ukuran unitnya pun sebaiknya yang bisa menampung seluruh kegiatan keluarga inti, minimal punya dua kamar tidur,” tukasnya.
Theresia menandaskan, sebagai pengembang swasta, pihaknya mendukung apapun kebijakan pemerintah yang dapat meningkatkan kemampuan konsumen. Karena diyakini, pasar properti bisa lebih bergerak dengan sehat, yang pada akhirnya perekonomian bisa tumbuh.
