Dalam acara Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang digelar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, terungkap bahwa pemprov ibukota negara ini menargetkan pembangunan sebanyak 19.809 unit rumah hingga 2029. Target ini sudah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2026–2029.
“Pemprov DKI berkomitmen mendukung Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden RI, Prabowo Subianto, dan telah dituangkan dalam RPJMN 2026–2029. Untuk itu, hari ini kami melakukan sosialisasi Kredit Program Perumahan yang sangat bermanfaat bagi developer, UMKM, dan masyarakat,” ujar Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, (10/9).
Dengan tema “Membangun Hunian, Menggerakkan Usaha, Memajukan Indonesia”, menurut Pramono, kegiatan ini menjadi wujud nyata dukungan Pemprov DKI terhadap program Presiden RI terebut, untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat kota terbesar di Indonesia ini.
Sebagai kota global, imbuh Pramono, Jakarta dituntut menyediakan hunian yang tidak hanya layak dan terjangkau, tetapi juga mencerminkan tata kota modern, berdaya saing, dan ramah lingkungan. Dalam konteks kota berbudaya, setiap pembangunan hunian di kota ini harus tetap menjaga nilai kebersamaan, kearifan lokal, serta kualitas hidup masyarakat yang harmonis.
Kesejahteraan Masyarakat Jakarta
Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan, selain untuk mendorong capaian Program 3 Juta Rumah, KUR Perumahan ini diharapkan membuka kesempatan luas bagi masyarakat dan pengusaha UMKM untuk meningkatkan usahanya. Karena pemerintah menanggung bunga 5%, dan lebih rendah dari suku bunga kredit perbankan.
Hal senada juga dinyatakan oleh Pramono, bahwa program tersebut, tidak hanya membuka peluang besar bagi pelaku pembangunan, tenaga kerja sektor konstruksi, serta pengusaha bahan bangunan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jakarta, menggerakkan ekonomi nasional, dan menciptakan lapangan kerja. “Pembangunan lebih dari 19 ribu rumah ini dapat memperkuat program tiga juta rumah pemerintah pusat,” tutur Pramono.
Karena itu, melalui sosialisasi ini, Pramono mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat komunikasi, memperluas kerja sama, dan membangun ekosistem perumahan yang sehat demi masa depan Jakarta dan Indonesia yang lebih maju.
Kerja sama itu antar semua pemangku kepentingan sektor perumahan itu sudah terjadi di kota ini, yang ditunjukkan antara lain lewat renovasi 700 rumah tidak layak huni, hingga rencana penataan kawasan kumuh tahun depan. Ara demikian panggilan Menteri PKP, mengapresiasi hal tersebut, “Kami lihat sinerginya nyata. Semua bergotong royong, dari pusat, daerah, hingga swasta,” katanya. Ara juga mengaresiasi beberapa kebijakan Pemprov Jakarta, seperti gratis BPHTB dan PBG yang dinilainya bisa meringankan masyarakat kecil.
baca juga: Transformasi Identitas Dorong Pertumbuhan Kinerja Bank Jakarta pada Triwulan II 2025
Dukungan Bank Jakarta
Sementara itu, Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo, bahwa pihaknya mendukung penuh program pemenuhan hunian untuk masyarakat yang turut diakselerasi oleh Pemprov DKI Jakarta.
“Sebagai mitra strategis pemprov DKI, Bank Jakarta turut hadir mendukung pemenuhan kebutuhan hunian melalui akses pembiayaan perumahan, sehingga dapat menjangkau masyarakat luas dari berbagai segmen termasuk diantaranya membangun kolaborasi aktif bersama developer hunian,” ujar Agus.
Dukungan tersebut selaras dengan harapan Ara, bahwa program ini tidak sekadar membangun rumah, melainkan juga pemerataan ekonomi. “Dengan sinergi ini, kita ingin masyarakat kecil benar-benar merasakan manfaat pembangunan,” pungkasnya.
