Akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap hunian terjangkau terus diperluas melalui program pembiayaan perumahan pemerintah. Hingga 16 September 2026, realisasi penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah mencapai 150.750 unit rumah dengan nilai pembiayaan Rp 18,75 triliun.
Capaian tersebut menjadi bagian dari target penyaluran FLPP 2026 sebanyak 350.000 unit rumah dengan total nilai pembiayaan sekitar Rp 45 triliun. Dengan demikian, program pembiayaan rumah subsidi tersebut masih terus berjalan untuk mengejar target yang telah ditetapkan pemerintah hingga akhir tahun.
Perkembangan penyaluran FLPP disampaikan dalam konferensi pers program prioritas pemerintah yang membahas percepatan penyediaan hunian rakyat. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, membuka konferensi pers yang turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta BP Tapera.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, mengatakan penyediaan rumah menjadi salah satu prioritas pemerintah karena hunian merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program perumahan tidak hanya diukur dari keberadaan kebijakan, tetapi juga dari manfaat yang benar-benar diterima masyarakat.
“Program-program pemerintah harus memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Jangan hanya membuat program, tetapi harus dipastikan masyarakat bisa menikmati hasilnya,” ujar Maruarar.
Ia menambahkan, percepatan penyediaan hunian membutuhkan keterlibatan berbagai pihak dalam ekosistem perumahan. Kolaborasi tersebut mencakup pemerintah, perbankan, pengembang, lembaga pembiayaan, hingga masyarakat sebagai penerima manfaat.
Penyaluran FLPP Masih Berjalan
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menjelaskan BP Tapera menjalankan perannya melalui penyaluran FLPP sebagai salah satu instrumen pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh rumah.
Selain 150.750 unit yang telah terealisasi, masih terdapat ribuan calon penerima yang berada dalam berbagai tahapan proses penyaluran. Berdasarkan data BP Tapera per 16 September 2026, sebanyak 16.786 unit telah lolos subsidi checking, sementara 6.102 unit masih berada dalam proses analisa kredit.
Selanjutnya, sebanyak 2.839 unit berada pada tahap SP3K, 16.755 unit dalam proses trilogi, dan 6.081 unit telah memasuki tahap akad kredit. Data tersebut menunjukkan bahwa proses penyaluran pembiayaan masih berlangsung di berbagai tahapan sebelum akhirnya terealisasi menjadi kepemilikan rumah.
Dari sisi bank penyalur, BTN menjadi salah satu kontributor terbesar dengan realisasi sebanyak 69.358 unit. Selanjutnya, Bank Syariah Nasional mencatat 37.001 unit, BRI sebanyak 16.564 unit, dan BNI sebanyak 10.969 unit.
Sementara itu, penerima FLPP berasal dari beragam kelompok pekerjaan. Pekerja swasta menjadi kelompok penerima terbesar dengan 92.934 unit atau 61.65%. Posisi berikutnya ditempati kelompok wiraswasta sebanyak 26.779 unit atau 17,76%.
Kelompok lainnya tercatat sebanyak 16.433 unit atau 10,90%, PNS sebanyak 12.341 unit atau 8,19%, serta TNI/Polri sebanyak 2.263 unit atau 1,50%.
Besarnya porsi pekerja swasta menunjukkan bahwa pembiayaan rumah subsidi tidak hanya menyasar kelompok aparatur negara, tetapi juga menjadi salah satu jalur bagi pekerja sektor swasta dan masyarakat yang memiliki penghasilan dari kegiatan usaha untuk mengakses kepemilikan rumah.
Dengan realisasi yang masih berada di tengah perjalanan menuju target 350.000 unit, penyaluran FLPP menjadi salah satu indikator penting dalam upaya memperluas akses MBR terhadap hunian. Keberlanjutan proses tersebut juga bergantung pada koordinasi antara pemerintah, BP Tapera, bank penyalur, pengembang, dan calon penerima manfaat.
Heru menegaskan BP Tapera berkomitmen menjaga keberlanjutan program FLPP agar pembiayaan rumah subsidi dapat disalurkan secara tepat sasaran sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat.
“BP Tapera berkomitmen menjaga keberlanjutan program FLPP agar rumah subsidi dapat tersalurkan secara tepat sasaran, layak huni, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia,” pungkas Heru.
