Akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap hunian layak terus diperluas melalui penguatan KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Salah satu kemudahan yang kini ditawarkan adalah pilihan tenor pembiayaan hingga 40 tahun, yang diharapkan dapat membuat cicilan rumah lebih terjangkau bagi masyarakat.
Upaya tersebut menjadi bagian dari kolaborasi pemerintah, BP Tapera, perbankan, dan pelaku ekosistem perumahan untuk mempercepat pencapaian target 35.000 rumah subsidi pada 2026 sekaligus mendukung Program 3 Juta Rumah.
Realisasi KPR FLPP Capai 147.871 Unit
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menyampaikan, hingga 10 September 2026, realisasi penyaluran KPR Sejahtera FLPP secara nasional telah mencapai 147.871 unit rumah dengan niai pembiayaan sekitar Rp 18,4 triliun.
Capaian tersebut menjadi bagian dari target penyaluran FLPP sebanyak 350.000 unit rumah sepanjang 2026. Untuk mengejar target tersebut, edukasi kepada masyarakat mengenai persyaratan, skema pembiayaan, hingga ketersediaan rumah subsidi terus diperkuat.
Dalam kegiatan sosialisasi yang digelar di Jakarta, BP Tapera juga memberikan pemahaman mengenai persyaratan penerima manfaat, termasuk ketentuan kepemilikan rumah pertama dan batas penghasilan sesuai zonasi. Masyarakat turut didorong memanfaatkan kanal digital untuk mencari informasi mengenai ketersediaan rumah subsidi.
Direktur Kerja Sama dan Kebijakan Pembiayaan BP Tapera, Alfian Arif menjelaskan, salah satu kemudahan dalam KPR FLPP adalah pilihan jangka waktu pembiayaan hingga maksimal 40 tahun. Tenor tersebut merupakan pilihan maksimal sehingga masyarakat tetap dapat menentukan jangka waktu yang lebih pendek sesuai kemampuan dan ketentuan pembiayaan.
Kepala Divisi Pemasaran Rumah Tapak Wilayah Tengah BP Tapera, Mungki Indriati Pratiwi menilai, perluasan pilihan tenor tersebut dapat membuat KPR FLPP semakin inklusif dan menjangkau lebih banyak MBR. Selain rumah tapak, skema FLPP juga dapat membiayai rumah susun, termasuk bagi masyarakat yang bekerja di Jakarta, Tangerang, dan Depok.
KPP Dorong Ekonomi, Perbankan Perkuat Pembiayaan
Selain kepemilikan rumah, akses pembiayaan untuk pengembangan usaha turut diperkuat melalui Kredit Program Perumahan (KPP). Program ini ditujukan bagi masyarakat kecil, terutama pelaku UMKM, dengan akses kredit dan suku bunga khusus yang lebih terjangkau.
Direktur Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Bukhori Sirait mengatakan, KPP diharapkan dapat membantu masyarakat mengembangkan usaha sekaligus meningkatkaan kesejahteraan keluarga.
Penguatan pembiayaan tersebut juga melibatkan perbankan. Dalam kegiatan kolaborasi di Gelanggang Jakarta Timur, BRI memberikan edukasi kepada lebih dari 390 peserta yang berasal dari kalangan UMKM, pedagang toko bangunan, kontraktor, dan pengembang.
Hingga 10 September 2026, BRI telah merealisasikan 16.405 unit KPR Sejahtera FLPP dengan nilai pembiayaan sekitar Rp 2,06 triliun.
Sementara itu, sosialisasi KPP dan pemberdayaan ekonomi rakyat yang digelar BNI di Gedung Graha Jalapuspita, Jakarta, menjadi bagian dari upaya memperkuat akses pembiayaan sekaligus sinergi antara pemerintaah dan perbankan.
Kolaborasi tersebut menunjukkan bahwa percepatan penyediaan rumah subsidi tidak hanya membutuhkan dukungan pemerintah, tetapi juga keterlibatan bank penyalur, pengembang, pelaku usaha, dan masayarakat.
Pemerintah Kejar Target 350 Ribu Rumah Subsidi
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menegaskan, program pemerintah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dengan proses yang mudah, murah, cepat, dan tidak memberatkan. Ia juga mendorong seluruh pihak dalam ekosistem perumahan untuk mempercepat penyaluran rumah subsidi.
“Target 350.000 rumah subsidi tahun ini harus kita capai bersama. Saya mengajak seluruh ekosistem perumahan untuk memperkuat kolaborasi dan mempercepat penyaluran,” ujar Maruarar.
Hingga 10 September 2026, realisasi penyaluran KPR Sejahtera FLPP telah mencapai 147.871 unit dengan nilai pembiayaan sekitar Rp 18,4 triliun. Angka tersebut masih perlu terus ditingkatkan untuk mengejar target 350.000 unit rumah subsidi pada tahun ini.
Perluasan pilihan KPR FLPP hingga 40 tahun, penguatan KPP bagi pelaku UMKM, serta kolaborasi dengan perbankan diharapkan dapat membuka akses pembiayaan yang lebih luas bagi masyarakat. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya mempercepat kepemilikan hunian layak dan terjangkau serta mendukung pencapaian Program 3 Juta Rumah.
