Kebutuhan rumah di Jawa Barat masih cukup besar. Data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat sebanyak 2.025.120 rumah tangga atau 14,21% di Jawa Barat belum memiliki rumah pada 2026.
Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah bersama perbankan dan pengembang untuk memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Salah satu upaya yang dilakukan yakni memperkuat penyaluran pembiayaan rumah subsidi melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
BP Tapera bersama Bank bjb mendorong penguatan pembiayaan tersebut melalui kegiatan Sosialisasi Program Kredit Program Perumahan (KPP) dan FLPP di Kabupaten Subang, Jawa Barat.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem perumahan, tidak hanya dari sisi pembiayaan, tetapi juga memastikan ketersediaan rumah dapat mengikuti kebutuhan masyarakat.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengatakan penyediaan rumah membutuhkan kerja sama seluruh pihak. Menurutnya, pemerintah perlu melihat keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dengan ketersediaan rumah di lapangan.
“Supply dan demand semuanya harus disisir. Tentu ini harus teamwork, bukan hanya pemerintah, tetapi seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem perumahan,” ujar Maruarar.
Ia juga mendorong Bank bjb untuk meningkatkan kontribusinya dalam pembiayaan perumahan, khususnya melihat potensi kebutuhan rumah subsidi di Jawa Barat. Jaringan perbankan yang luas dinilai dapat membantu memperbesar akses masyarakat terhadap pembiayaan hunian.
Penyaluran FLPP Jawa Barat Capai 39.140 Unit
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, mengatakan Bank bjb menjadi salah satu mitra strategis dalam memperluas akses pembiayaan rumah subsidi FLPP bagi MBR.
“Bank bjb merupakan salah satu mitra strategis BP Tapera dalam memperluas akses pembiayaan rumah subsidi FLPP. Sinergi ini menjadi bagian penting untuk menjawab tantangan kepemilikan rumah, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Heru.
Tingginya kebutuhan rumah juga terlihat di Kabupaten Subang. BP Tapera mencatat backlog kepemilikan rumah di wilayah tersebut mencapai sekitar 17,98 ribu rumah tangga atau 3,76%.
Di sisi pembiayaan, realisasi penyaluran FLPP secara nasional pada 2026 telah mencapai 166.938 unit rumah dengan nilai Rp 20,79 triliun. Jawa Barat menjadi provinsi dengan penyaluran tertinggi, yakni mencapai 39.140 unit rumah.
Kontribusi Bank bjb
Bank bjb turut mengambil bagian dalam penyaluran tersebut. Secara nasional, Bank bjb telah menyalurkan FLPP sebanyak 17.154 unit rumah dengan nilai Rp 2,1 triliun. Sementara khusus di Jawa Barat, penyalurannya mencapai 1.099 unit rumah senilai Rp 133 miliar.
Selain FLPP, Bank bjb telah menyalurkan KPR rumah subsidi sejak 2016. Hingga 2026, total penyaluran mencapai Rp 5,3 triliun kepada 42.600 debitur.
Bank bjb juga menjadi salah satu bank yang mendukung Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Pada 2026, program tersebut menargetkan lebih dari 49.000 penerima manfaat yang tersebar di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.
Untuk memperbesar akses pembiayaan, pemerintah juga melakukan sejumlah penyesuaian kebijakan perumahan. Kuota FLPP pada 2026 ditingkatkan menjadi 350 ribu unit. Dukungan lainnya mencakup relaksasi SLIK OJK, pembebasan pajak PBG dan BPHTB, serta perluasan tenor pembiayaan rumah subsidi hingga 40 tahun.
Sementara itu, dari sisi pasokan, Kabupaten Subang memiliki 1.678 unit rumah yang tersedia. Jumlah tersebut terdiri atas 127 unit ready stock, 29 unit dalam proses pembangunan, serta 1.360 unit yang masih berada pada tahap kavling.
Ketersediaan pasokan tersebut menjadi bagian penting dalam menjawab kebutuhan rumah di daerah. Dengan pembiayaan yang semakin diperluas dan pasokan yang terus didorong, pemerintah berharap akses MBR terhadap hunian layak dapat semakin terbuka sekaligus mendukung pencapaian Program 3 Juta Rumah.
