BERITA PROPERTI – Pandemi virus Corona Virus Disease (COVID-19) yang masih berlangsung hingga saat ini memaksa pemerintah untuk memperpanjang penerapan pola kerja Work From Home (WFH) hingga akhir 21 April 2020.
Covid 19 tidak serta merta mengendurkan kinerja layanan Falitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR telah mengantisipasi kehadiran era Revolusi Industri 4.0, dimana layanan FLPP yang tidak lagi dibatasi oleh waktu, tempat dan ruang.
Perkembangan teknologi informasi (IT) sudah tidak dapat dibendung lagi. Atas kondisi tersebut PPDPP telah meluncurkan aplikasi siKasep, yang merupakan media dimulainya Revolusi Industri 4.0 untuk layanan KPR bersubsdi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan kehadiran generasi Milenial.
Tercatat dari data PPDPP per 3 April 2020 pukul 19.00 WIB, sebanyak 124.041 calon debitur yang mengakses aplikasi SiKasep, 26.127 calon debitur belum mengajukan subsidi checking, 42.961 sudah dinyatakan lolos subsidi checking, 452 tidak lolos subsidi checking dan 36.862 sedang dalam proses verifikasi bank serta sebanyak 29.560 telah menikmati fasilitas FLPP.
Direktur Utama PPDPP Arief Sabaruddin menjamin 100% layanan tetap berjalan dengan baik.Dari sisi penyaluran FLPP, rata-rata setiap harinya, PPDPP mampu menyelesaikan penyaluran FLPP hingga 500 debitur. “Kami sempat mencapai angka tertinggi hingga 1.000 debitur, dan itu sampai dua kali. Jajaran Direksi PPDPP menerapkan tandatangan digital dalam pencairan FLPP,” tegasnya.
Menurut Arief Sabaruddin, dengan adanya penerapan WFH tersebut pengelolaan kelembagaan di PPDPP dapat lebih efisien dan mampu meningkatkan produktifitas kerja pegawainya “Kami dapat lebih mengefisiensikan anggaran operasional kantor, seperti kegiatan sosialisasi, rapat dengan pihak eksternal maupun internal, dapat dilaksanakan secara online dengan teleconference. Tentu saja ini sebuah penghematan yang cukup besar,” ujarnya.
Covid 19, kata dia, hanya pemicu (trigger) bagi PPDPP untuk lebih berani menyegerakan PPDPP menjadi lembaga yang adaptif terhadap perubahan zaman, yakni perubahan menuju era 4.0. Saat ini, kita dituntut untuk melakukan perubahan, dalam rangka mempertahankan keberadaan kita, bila tidak siap dengan perubahan tersebut artinya kita hanya menunggu kepunahan.
Menurut data, PPDPP telah menyalurkan FLPP sebesar Rp.2,967 triliun untuk 29.560 unit rumah tanggal 3 April 2020. Sehingga total penyaluran FLPP sejak tahun 2010 hingga per 3 April 2020 adalah sebesar Rp47,334 Triliun untuk 685.162 unit rumah.
Pada Kuartal pertama tanggal 31 Maret 2020 lalu, pemerintah juga telah mencatat 10 (sepuluh) bank pelaksana yang telah melakukan penyaluran tertinggi sejak awal tahun 2020, bank pelaksana tersebut antara lain : 1) Bank BTN – 18.867 unit rumah; 2) Bank BNI – 2.330 unit rumah; 3) BTN Syariah –1.889 unit rumah 4) BPD BJB – 970 unit rumah; 5) Bank Arthagraha – 907unit rumah; 6) BRI Syariah – 478 unit rumah; 7) Bank Jatim Syariah – 373 unit rumah; 8) Bank Jambi – 333 unit rumah; 9) Bank Kalsel Syariah – 245 unit rumah; dan 10) Bank NTB Syariah – 173 unit rumah.
Komposisi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) penerima FLPPberdasarkan jenis pekerjaan pada tahun 2020 ini per tanggal 31 Maret antara lain: Swasta 72,91%; Pegawai Negeri Sipil 7,22%; Wiraswasta 8,22%; TNI/Polri 2,48%; dan lainnya 9,17%.
