Pemerintah menegaskan komitmen menjadikan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebagai instrumen strategis untuk memperluas akses pekerja terhadap rumah layak dan terjangkau. Hal ini disampaikan Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, ketika menghadiri Rapat Komite Tapera bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK), Friderica Widyasari Dewi, di Jakarta, (27/8).
Yassierli menyatakan keberhasilan Tapera ditentukan oleh tata kelola yang transparan serta dukungan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pekerja, pengusaha, hingga perbankan. Pemerintah, katanya, akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materiil UU Tapera.
Kemnaker, ucap Yassierli, tengah menyusun regulasi teknis besaran simpanan Tapera melalui mekanisme tripartit. Ia juga mendorong BP Tapera meningkatkan layanan digital, mengoptimalkan aset, dan memperluas skema pembiayaan perumahan. “Tapera harus menjadi harapan baru bagi jutaan pekerja yang ingin memiliki rumah. Sinergi, transparansi, dan inovasi adalah kuncinya,” ujarnya.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan apresiasinya atas kinerja BP Tapera. “Kinerjanya lebih baik dari periode sebelumnya dan ini kami apresiasi mengingat capaian hingga saat ini,” ungkapnya. Namun Sri Mulyani juga meminta kepada Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho untuk lebih bisa memberikan data-data profil terkait penerima dana FLPP sebanyak 1,7 juta semenjak tahun 2010. “Data ini akan sangat bermanfaat untuk kebijakan selanjutnya,” ujarnya.
baca juga: Fahri Hamzah: Perputaran Ekonomi Sektor Perumahan Capai Rp 310 Triliun per Tahun
Sri Mulyani juga menyatakan bahwa kemudahan akses bagi pekerja akan difokuskan di daerah-daerah strategis, seperti kawasan ekonomi khusus dan beberapa daerah sentral industri seperti di Serang, Batang, Morowali, dan Gresik.
Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengatakan, capaian penyaluran FLPP semester 1 tahun 2025 sebesar 120.976 unit rumah, naik 44,5% dibandingkan tahun 2024 pada periode yang sama.
Untuk mencapai target 350 ribu unit rumah tahun 2025, BP Tapera melakukan strategi baik dari sisi demand maupun sisi supply. Melalui penambahan bank penyalur, penguatan kerja sama mitra strategis, dan penguatan strategi komunikasi. Sedangkan dari sisi supply, BP Tapera memberikan rating kepada pegembamg berdasarkan penilaian MBR. Di sisi lain Heru menambahkan adanya penguatan di BP Tapera dari sisi tata kelola dan manajemen.
Akses Semua Masyarakat
Menteri PKP sekaligus Ketua Komite Tapera, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa Kebijakan Umum dan Strategis (KUS) Tapera 2025–2029 akan menjadi pedoman utama dalam memperluas akses hunian. KUS ini juga mendukung Program 3 Juta Rumah hingga 2029, dengan target 74 persen rumah tangga tinggal di rumah layak.
“Tapera adalah instrumen gotong royong nasional. Dengan dana jangka panjang yang dikelola transparan dan berkelanjutan, kita ingin generasi milenial, Gen Z, pekerja informal, hingga masyarakat berpenghasilan rendah bisa mengakses rumah layak,” kata Maruarar.
KUS Tapera menetapkan empat misi utama: memperkuat tata kelola, memperluas kepesertaan, mengoptimalkan pemupukan dana, serta memperluas skema pembiayaan perumahan. Selain itu, kebijakan ini diarahkan pada pengembangan perumahan publik vertikal, peremajaan kawasan kumuh, serta sinergi dengan pembangunan infrastruktur dasar permukiman.
Dengan KUS Tapera 2025–2029, pemerintah berharap BP Tapera semakin berperan dalam memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan rakyat dan mewujudkan hunian layak bagi seluruh masyarakat.
