PEMBIAYAAN – Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) Kementerian PUPR, Eko D. Heripoerwanto mengatakan bahwa pandemi virus Corona Virus Disease (COVID-19) yang tengah mewabah di Indonesia saat ini memaksa pemerintah untuk memberlakukan kebijakan social distancing salah satunya dengan pola kerja Work From Home (WFH). Namun hal tersebut dapat diatasi dengan kemajuan teknologi informasi yang memberikan kemudahan untuk tetap dapat berinteraksi tanpa adanya kontak fisik.
Kementerian PUPR dapat membuktikan bahwa penerapan WFH tidak menjadi kendala untuk tetap melaksanakan programnya dalam menyalurkan dana bantuan pembiayaan perumahan. “Salah satunya adalah forum virtual yang difasilitasi oleh PPDPP dan merupakan yang pertama kali dilakukan, dan dapat menunjukkan bahwa kebijakan maupun pelaksanaan bantuan pembiayaan perumahan tetap berjalan” ujar Eko.
Pemerintah per tanggal 31 Maret 2020 melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR telah menyalurkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp.2,82 triliun untuk 28.112 unit rumah. Sehingga total penyaluran FLPP sejak tahun 2010 hingga per 31 Maret 2020 adalah sebesar Rp47,188 Triliun untuk 683.714 unit rumah.
Dalam Kuartal pertama per tanggal 31 Maret 2020 pemerintah juga telah mencatat 5 (lima) bank pelaksana yang telah melakukan penyaluran tertinggi sejak awal tahun 2020, bank pelaksana tersebut antara lain : 1) Bank BTN – 18.867 unit rumah; 2) Bank BNI – 2.330 unit rumah; 3) BTN Syariah –1.889 unit rumah 4) BPD BJB – 970 unit rumah;dan 5) Bank Arthagraha – 907unit rumah.
Adapun komposisi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) penerima FLPPberdasarkan jenis pekerjaan pada tahun 2020 ini per tanggal 31 Maret antara lain: Swasta 72,91%; Pegawai Negeri Sipil 7,22%; Wiraswasta 8,22%; TNI/Polri 2,48%; dan lainnya 9,17%.
Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Arief Sabaruddin menyampaikan selama penerapan WFH berlangsung, PPDPP secara rata-rata tiap harinya mampu menyelesaikan penyaluran FLPP hingga 500 debitur “Kami sempat mencapai angka tertinggi hingga 1.000 debitur, dan itu sampai dua kali” ujar Arief menambahkan.
Pemerintah terus berupaya untuk terus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan di tengah kondisi dan situasi yang memaksanya untuk saling menjaga kontak fisik. Penerapan layanan pertemuan dengan menggunakan teknologi jarak jauh ini diapreasiasi oleh berbagai asoasi pengembang perumahan. Menurut para pengembang, forum digital yang seperti ini dapat menjembatani komunikasi yang efektif antara pemerintah, bank pelaksana, dengan pengembang.
