BERITA PROPERTI – Perusahaan pengembang yang tergabung dalam Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), tergolong aktif dalam melakukan komunikasi dengan sejumlah pihak, khususnya pemerintah. Hal ini dilakukan, agar Apersi dapat memberikan informasi yang akurat mengenai perumahan sekaligus menerima arahan atau petunjuk dari mereka yang ditemui.
Berturut-turut sebelumnya, Apersi sudah menemui Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin dan Ketua MPR Ketua MPR Bambang Soesatyo untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi. Bahkan, bersama asosiasi perumahan lainnya, Apersi juga sudah bertemu dengan Presiden RI Joko Widodo beberapa waktu lalu. Dan kali ini, Apersi berkunjung dan menemui Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil dan mendiskusikan permasalahan yang terkait.
Ketua Umum DPP Apersi Junaidi Abdillah mengatakan, Menteri Sofyan Djalil menyampaikan komitmennya untuk terus mendukung Apersi dalam membangun rumah bagi masyarakat menengah bawah (MBR) dalam rangka menyukseskan program sejuta rumah yang dicanangkan oleh pemerintah.
“Bapak Menteri juga menerima masukan dari kami tentang kendala pelaksanaan terkait proses sertifikat saat ini. Apersi juga mengucapkan terima kasih kepada bapak Menteri beserta timnya yang sudah banyak memberikan kemajuan yang positif dari sisi layanan, meskipun masih ada sejumlah hambatan yang kami temui di lapangan,” ujar Junaidi kepada propertynbank.com.
Dikatakan Junaidi, Menteri Sofyan Djalil juga mendorong untuk melakukan MoU di seluruh kantor wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dengan Apersi dalam rangka percepatan dan kemudahan pelayanan. Sementara Apersi juga mengusulkan agar segera dibuat aturan atau petunjuk tekni (Juknis) terkait biaya petugas ukur di lapangan sehingga ada standarisasi.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN didampingi okeh Sekjen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN dan Dirjen Hubungan Hukum Keagrariaan. Sedangkan Apersi diwakili oleh jajaran Dewan Pengurus Pusat (DPP) dan beberapa perwakilan dari Dewan Pengurus Daerah (DPD) dari seluruh Indonesia.
