Saat ini, green office di CBD Jakarta tidak lagi sekadar sertifikasi, tapi telah dipahami lebih baik, diartikan sebagai bentuk efisiensi operasional gedung. Mulai dari efisiensi penggunaan air dan listrik, pemantauan dalam penggunaan energi, pengurangan emisi karbon, pemilihan bahan bangunan yang lebih ramah lingkungan, termasuk mobilisasi/transportasi karyawan.
Data Knight Frank menunjukkan, di awal tahun ini setidaknya sekitar 351.000 m2 ruang kantor di CBD Jakarta berada dalam proses pengajuan sertifikat hijau. Jumlah ini berarti akan menambah pasokan green office atau gedung perkantoran hijau di pusat bisnis Jakarta, yang sampai akhir tahun ini pasokannya mencapai 37% dari total ruang perkantoran yang ada di CBD Jakarta.
Dalam perjalanannya, pasokan gedung perkantoran hijau terus tumbuh. Ketersediaan berada pada kisaran di bawah 1 juta m2 pada periode 2019-2020, dan bertambah secara bertahap, hingga di akhir tahun 2025 mencapai 2,7 juta m2. Meski progresif, namun eksistensi gedung perkantoran hijau di CBD Jakarta belum mendominasi pasokan, yang saat ini berada di kisaran 7,3 juta m2.
Dalam pantauan Knight Frank, kondisi pasar green office yang semakin matang direfleksikan dari permintaan yang cukup kuat datang dari tenant yang memiliki komitmen terhadap ESG, di antaranya adalah perusahaan multinasional. Selain itu, komitmen pemilik gedung dituangkan dalam surat perjanjian sewa dalam pasal-pasal hijau.
Memang, saat ini tengah terjadi ESG driven tenant, dengan pengertian pasar semakin matang memaknai green office, tidak hanya ‘green by design’, tetapi lebih fungsional mengimplementasikan gedung yang berkonsep hijau, dengan operasional yang efisien untuk lingkungan hidup yang berkelanjutan.
baca juga: Baru 37% Gedung Perkantoran di CBD Jakarta Besertifikasi Hijau
Performa Green Office
Preferensi occupier terhadap gedung perkantoran hijau saat ini dijadikan sebagai baseline expectation, sebagai refleksi terhadap ‘net zero commitment’. Suatu kemajuan di tengah perjalanan panjang memasuki fase transisi terhadap green development.
Kondisi ini diikuti dengan tren okupansi dari green office di CBD Jakarta yang relatif stabil dengan rerata pada kisaran 78%, angka tersebut menunjukan lebih tinggi jika dibandingkan rerata okupansi non-green office yang berada di kisaran 75% dalam lima tahun terakhir.
Willson Kalip, Country Head Knight Frank Indonesia menyebutkan bahwa, “Green building menjadi diferensiasi penting di tengah pasar ruang perkantoran yang kompetitif dengan pasokan yang berlebih di Jakarta”.
Di antara buah manis yang dapat dipetik dari jalan panjang adaptasi pemilik gedung perkantoran terhadap green development ditandai dengan hampir seluruh ruang kantor pada kelas premium Grade A (88%) di CBD Jakarta telah berlabel hijau, saat ini. Sementara separuh stok ruang kantor pada kelas grade-A telah berlabel hijau, kelas ini berada pada fase transisi yang menjadikan label hijau sebagai ‘minimum requirement’.
Memang tidak mudah menggeser dominasi non-green office di CBD Jakarta saat ini, terutama di tengah rerata harga sewa green-office yang lebih moderat dibandingkan dengan non-green office. Namun, kematangan pelaku pasar membawa asa terhadap masa depan gedung perkantoran hijau yang lebih optimis untuk tumbuh dan mendominasi pasar.
Sejalan dengan hal di atas, Christine Li, Head of Research, Knight Frank Asia Pasifik, menegaskan bahwa, “Pasar di Asia Pasifik saat ini menunjukan bahwa occupier semakin selektif mengarahkan permintaan ke ruang perkantoran berkualitas tinggi, dengan prinsip ESG di lokasi inti yang paling prima. Dengan target optimalisasi pemanfaatan ruang yang lebih tinggi, strategi penyesuaian ukuran (rightsizing), serta pergeseran menuju lokasi di pusat kota diperkirakan akan menopang aktivitas penyewaan kantor di tahun 2026”.
