KemenLHK Gelar Aksi Tanam Mangrove Serentak di 25 Lokasi
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kembali melaksanakan aksi Penanaman Mangrove Serentak di 25 lokasi di 23 Provinsi di Indonesia, pada 25 April 2024. Aksi ini dipimpin langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya dari Kawasan Ekowisata Mangrove Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Penanaman serentak ini sebagai bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim, pemulihan kualitas lingkungan hidup, dan percepatan rehabilitasi hutan dan lahan, serta upaya untuk memperbaiki kualitas lingkungan dengan memperbanyak tegakan pohon/tanaman. Juga untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman masyarakat atas pelaksanaan program pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan khususnya kegiatan penanaman pohon. “Kita pahami dan tahu persis bahwa keberadaan pohon dan tutupan lahan yang baik akan meningkatkan daya dukung alam dalam mitigasi perubahan iklim. Selain itu juga sebagai langkah positif restorasi dan melindungi lingkungan. Kita tidak hanya memberikan manfaat bagi Bumi, tetapi juga menciptakan warisan untuk generasi mendatang,” ujar Siti. 25 Ribu Batang Mangrove Siti pun menekankan jika pelibatan masyarakat untuk bekerjasama memulihkan lingkungan termasuk dengan upaya penanaman pohon pada banyak hal, juga harus dapat menjadi sumber penghasilan masyarakat. Mengatasi perubahan iklim dengan tanam pohon dan upaya pelestarian harus juga sejalan dengan upaya membangun kesejahteraan masyarakat. “Kerja saja tidak cukup, tapi harus bekerja dan berpenghasilan,” imbuh Siti. Prosesi penanaman serentak kali ini merupakan kali kelima setelah dilakukan tanam serentak se-Indonesia dalam keseluruhan rangkaian penanaman serentak selama musim penghujan. Adapaun pada aksi kali ini berupa penanaman 25.000 batang mangrove. baca juga: Ini Alasan PIK 2 dan BSD City Masuk Jadi PSN Penanaman mangrove serentak ini juga menjadi bagian dari komitmen Indonesia kepada dunia terkait penurunan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lainnya melalui Indonesia’s FOLU Net Sink 2030. Penanaman mangrove ini pun menjadi bagian dari penanaman pohon serentak tahun 2023-2024 yang diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo, pada akhir tahun lalu. “Untuk itu, pada kesempatan hari ini saya mengajak kita semua, aparat, business leaders, para aktivis, para pemangku kepentingan dan seluruh elemen masyarakat khususnya generasi muda, untuk kita dapat bersama bahu-membahu memberikan kontribusi nyata, guna mendukung upaya pengendalian perubahan iklim secara masif dan terukur, antara lain dengan menanam pohon, termasuk mangrove,” tutur Menteri Siti. Menanam mangrove dapat memberikan manfaat antara lain mengurangi abrasi pesisir akibat gelombang laut, menangkap bahan pencemar sehingga menjaga kualitas air, habitat bagi beragam flora dan fauna pesisir dan laut, menjadi sumber bahan pangan khususnya perikanan, menciptakan daya tarik wisata dengan tampilan estetik dan meningkatkan cadangan karbon. Ekosistem Mangrove Dengan areal hutan tropis terbesar ketiga di dunia, Indonesia mempunyai arti sangat krusial dalam upaya pengendalian iklim global. Khusus untuk ekosistem mangrove, Indonesia memiliki 23% mangrove dunia, seluas 3,36 juta hektar. Terkait dengan hal itu, Pemerintah Indonesia tengah membangun tata kelola ekosistem mangrove. Secara umum kita telah memiliki Roadmap Rehabilitasi Mangrove Nasional Tahun 2021-2030, dan sedang dalam proses penyelesaian adalah Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove. Rancangan PP tersebut diharapkan dapat segera terbit guna memberikan kepastian hukum pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove, baik bagi pemerintah maupun masyarakat. baca juga: Kementerian LHK Berikan Anugerah Konservasi Alam kepada 18 Penerima Kegiatan penanaman kali ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan Harian Rakyat Merdeka, kelompok pemuda penggerak Society of Renewable Energy (SRE), Pemerintah Daerah, Green Leader Indonesia, Green Youth Movement, serta berbagai mitra dan seluruh lapisan masyarakat. Ke-25 lokasi penanaman serentak seluruh Indonesia tersebut adalah di Ekowisata Mangrove Penjaringan–Jakarta, Karawang dan Pangandaran–Jawa Barat, Tangerang-Banten, Brebes–Jawa Tengah, serta Pasuruan dan Probolinggo–Jawa Timur. Lalu Aceh Besar – Aceh, Dumai–Riau, Tanjung Jabung Timur–Jambi, Padang–Sumatera Barat, Bengkulu, dan Bandar Lampung–Lampung, serta Banyuasin–Sumatera Selatan. Kemudian Jayapura–Papua, Ambon–Maluku, Lombok Barat–NTB, Kupang–NTT, Muna–Sulawesi Tenggara, Denpasar – Bali, Tidore Kepulauan–Maluku Utara, Parigi Moutong–Sulawesi Tengah dan Gorontalo. Serta di Mamuju–Sulawesi Barat, dan Kalimantan Timur. Turut hadir mendampingi Menteri LHK, Kepala BRGM, Dirjen PDASRH, para Pejabat Tinggi Pratama KLHK, Perwakilan Pemerintah Daerah DKI Jakarta, pemimpin dan anggota Darma Wanita KLHK, serta siswa-siswi dari SMK, SMP dan Sekolah Luar Biasa (SLB) yang ada di Jakarta.
Nusantara, Kota Pertama di Indonesia yang Punya Peta Jalan Menuju Kota Bebas Emisi Karbon
Dalam rangka menciptakan kota yang bebas emisi, Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) meluncurkan Nusantara Regionally and Locally Determined Contribution (RLDC) atau Peta Jalan Menuju Kota Nol Emisi Karbon Nusantara. Yaitu dokumen peta jalan yang menjabarkan langkah-langkah Nusantara menjadi kota nol emisi atau bahkan negatif karbon pada 2045. Peta jalan tersebut, secara resmi sudah diluncurkan di Paviliun Indonesia, pada acara Conference of the Parties atau COP28 Dubai, Uni Emirat Arab, (3/12). “Bagi kami di Indonesia, ini menjadi momen bersejarah karena ini menjadi pertama kali kota di Indonesia memiliki RLDC, Regionally and Locally Determined Contribution,” ujar Kepala OIKN Bambang Susantono, dalam kata sambutannya. Nusantara RLDC itu berfokus pada lima sektor yaitu kehutanan dan penggunaan lahan (forestry and other land use/FOLU), energi, agrikultur, pengelolaan sampah dan industri. Di dalamnya terdapat target pengurangan emisi menjadi -1,1 juta ton karbon dioksida (MtCO2) pada 2045 dan target lebih ambisius tertuang dalam skenario kedua adalah emisi dapat dikurangi lebih jauh mencapai -1,6 MtCO2. Bambang menekankan ibu kota baru Indonesia itu tidak hanya akan menjadi kota yang hijau, tapi juga akan menjadi model untuk masa depan yang berkelanjutan. Terlihat dari target ambisius untuk menjadi kota dengan nol emisi karbon (net zero emission), kondisi di mana karbon yang dihasilkan sama dengan kapasitas penyimpanan atau bahkan kurang dari itu. baca juga: PLN dan Masdar Akan Naikkan Kapasitas PLTS Terapung Cirata 3 Kali Lipat Beberapa langkah yang akan dilakukan termasuk proses reforestasi secara masif, peremajaan dan menjaga ekologi di Nusantara. Salah satunya dengan mengkonversi 65 persen area Nusantara, yang mayoritas ditutupi tanaman monokultur, menjadi hutan tropis yang asri. Sementara itu, di area urban akan memanfaatkan teknologi untuk memastikan manajemen sumber daya alam yang efisien sembari menerapkan inovasi solusi berbasis alam. “Dalam kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, Otorita Ibu Kota Nusantara menyiapkan langkah untuk mentransformasi target ambisius menjadi aksi yang spesifik dan terukur,” tegas Bambang. Percepat Reforestasi Terkait dengan itu, maka OIKN percepat reforestasi area terdegradasi untuk memastikan 65 persen wilayahnya menjadi hutan tropis. Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Myrna Asnawati Safitri menegaskan, “Kami harus bekerja keras dalam area ini. Tidak hanya menanam pohon, tapi juga membangun hutan yang asri dengan biodiversitas yang lebih baik.” Demikian disampaikan Myrna dalam diskusi bertajuk Realizing Net Zero Emissions Indonesia Capital City, rangkaian kegiatan COP 28, Dubai (5/12). Myrna juga mengatakan pihaknya akan meluncurkan Nature Positive Plan sebagai dokumen yang akan melengkapi RLDC. “Untuk melakukan reforestasi dan mengontrol deforestasi, kami juga mengimplementasikan kebijakan moratorium perizinan sawit dan tambang. Di saat bersamaan penegakan hukum terhadap aktivitas tambang ilegal dilakukan bersama dengan kementerian dan lembaga lain melalui satuan tugas khusus terkait penambangan ilegal,” jelasnya. Hal itu dilakukan mengingat beberapa wilayah hutan IKN berada dalam kondisi terdegradasi yang sebelumnya adalah industri ekstraktif dan mengonversi hutan alami menjadi hutan monokultur, perkebunan sawit, dan area pertambangan. Untuk itu, upaya reforestasi terus dipercepat mengingat komitmen IKN bahwa 65 persen dari luas wilayah IKN seluas sekitar 252 ribu hektare. “Kami tidak hanya ingin mengurangi emisi, tapi kami ingin juga membuat Nusantara menjadi kota yang resiliensi iklim,” kata Myrna tegas. Solusi Berbasis Alam Otorita IKN akan mengandalkan solusi berbasis alam mengatasi isu air yang berpotensi terjadi di wilayahnya. Demikian imbuh Direktur Pengembangan Pemanfaatan Kehutanan dan Sumber Daya Air OIKN Pungky Widiaryanto, dalam kesempatan panel diskusi. Senada dengan Myrna, “Kami tidak hanya ingin mengurangi emisi, tapi kami ingin juga membuat Nusantara menjadi kota yang resiliensi iklim,” ujar Pungky. Salah satu fokusnya adalah mengatasi isu air yang kerap terjadi di wilayah Kalimantan Timur yang kini masuk menjadi area Nusantara. Saat musim hujan, beberapa wilayah rentan banjir sementara ketika musim kemarau terdapat potensi kekeringan. Untuk mengatasinya, kata Pungky, akan mengandalkan solusi berbasis alam untuk manajemen air. Sebagai contoh Otorita IKN akan membangun di area inti, waduk untuk menampung air yang akan digunakan di Nusantara. baca juga: Sinar Mas Land Dirikan Biomedical Campus di BSD City Dengan Konsep Smart Nusantara juga dirancang menjadi kota spons yang yang mampu menyerap air hujan ke dalam tanah guna mencegah banjir untuk mengembalikan sirkulasi alami air. Langkah itu dilakukan bersamaan dengan peningkatan biodiversitas di kawasan IKN, dan sejalan dengan target Indonesia dalam pengurangan emisi sampai dengan 2060. Dalam panel diskusi tersebut Direktur Global untuk Program Perkotaan World Research Institute (WRI) Rogier van den Berg mengapresiasi langkah Otorita IKN meluncurkan RLDC, mengingat pentingnya peran kota-kota dalam upaya penanganan perubahan iklim. “Saya pikir dengan strategi Nusantara ada kesempatan besar untuk menunjukkan bagaimana melakukannya dengan cara yang kredibel dan transparan,” tandas Rogier.