Sudah dicanangkan pada Februari 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto, pemerintah memulai program gentengisasi, ditandai dengan pengiriman genteng ke sejumlah lokasi proyek pembangunan rumah di pulau Jawa. Sebanyak 2,4 juta keping genteng Jatiwangi dengan menggunakan 600 armada truk tersebut bahkan dicatatkan pada Rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) sebagai pengiriman genteng terbanyak.
Prosesi pengiriman tersebut dilaksanakan di Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, dengan titik awal keberangkatan dari kawasan Pasar Lama Majalengka, (8/11). Adapun sebagai penyelenggara adalah KOPEGJA berkolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Majalengka, serta Bank BJB.
Menteri PKP Maruarar Sirait, dalam sambutannya menyampaikan bahwa program gentengisasi memiliki keterkaitan dengan berbagai program pemerintah dalam meningkatkan kualitas rumah rakyat. Salah satunya melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah. Pada 2026, pemerintah menargetkan perbaikan sebanyak 400.000 rumah di seluruh Indonesia, meningkat dari 45.000 rumah pada tahun sebelumnya. Khusus Jawa Barat, dialokasikan sebanyak 49.000 rumah untuk diperbaiki.
Pemerintah juga memperkuat dukungan pembiayaan perumahan melalui peningkatan kuota FLPP menjadi 350.000 unit pada 2026, serta penyediaan plafon KUR Perumahan sebesar Rp50 triliun. Berbagai kebijakan tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap hunian sekaligus mendorong pertumbuhan usaha di sektor perumahan.
Sementara itu dari sisi industri, Muhammad Sarmuji, Menteri Perindustrian, menegaskan bahwa program ini harus tetap mengedepankan kualitas produk. Genteng yang digunakan dalam program pemerintah harus memenuhi standar mutu yang tinggi, sehingga menghasilkan atap rumah yang kuat, tidak mudah pecah, dan tidak mudah bocor.
“Jangan disangka kalau program untuk rakyat, kualitasnya boleh rendah. Tidak boleh rendah. Kualitasnya harus terjaga, karena rakyat harus menikmati mutu yang tinggi juga,” tegas Sarmuji.
Ia juga menyampaikan bahwa Kementerian Perindustrian memberikan pendampingan kepada industri kecil, agar mampu meningkatkan kualitas produksi dan memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Sejumlah industri genteng di Jatiwangi telah mendapatkan sertifikasi SNI sehingga memiliki peluang lebih besar untuk terlibat dalam pemenuhan kebutuhan penutup atap ini pada program pemerintah.
Dampak Gentengisasi
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono dalam sambutan penutupnya menyampaikan bahwa program gentengisasi memiliki keterkaitan dengan ‘Gerakan Indonesia Asri’ yang dicanangkan Presiden RI. Gerakan tersebut bertujuan menjaga kebersihan, ketertiban, keindahan, dan kelestarian lingkungan Indonesia.
Menurutnya, penggunaan penutup atap berbahan dasar keramik juga merupakan bagian dari upaya menghidupkan kembali kearifan lokal dan warisan budaya masyarakat Indonesia. Setiap daerah memiliki karakteristik material bangunan yang mencerminkan kekayaan alam dan tradisi setempat. Karena itu, pengembangan material bangunan berbasis potensi lokal perlu terus didorong, termasuk melalui keterlibatan sekolah kejuruan dan perguruan tinggi.
Program gentengisasi juga dinilai memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 34 UMKM terlibat dalam pengembangan industri genteng, didukung sekitar 600 pengemudi truk beserta tenaga kenek dan ribuan pekerja industri. Distribusinya direncanakan menjangkau sejumlah wilayah, antara lain Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
Keterlibatan UMKM dan tenaga distribusi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produksi industri kecil, memperluas pasar produk lokal, serta menciptakan lapangan pekerjaan baru. Dengan demikian, program gentengisasi tidak hanya berorientasi pada peningkatan kualitas dan estetika hunian, tetapi juga menjadi penggerak aktivitas ekonomi masyarakat.
Sosialisasi Tapera
Program gentengisasi sendiri adalah bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat ekosistem perumahan rakyat melalui sinergi berbagai program, mulai dari penyediaan akses pembiayaan rumah subsidi, pengembangan usaha melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, hingga peningkatan kualitas hunian. Upaya tersebut tidak hanya ditujukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap rumah layak dan terjangkau, tetapi juga mendorong pertumbuhan industri lokal serta membuka lapangan pekerjaan.
Melalui sinergi program KPR FLPP, KUR Perumahan, bedah rumah, dan gentengisasi, pemerintah berupaya membangun ekosistem perumahan yang lebih menyeluruh. BP Tapera sebagai pengelola dana FLPP terus mendorong perluasan akses informasi dan pemanfaatan fasilitas pembiayaan perumahan agar semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah dapat memiliki rumah pertama yang layak, berkualitas, dan terjangkau.
Hingga 8 November 2026, realisasi penyaluran KPR FLPP telah mencapai 201.561 unit dengan nilai penyaluran sebesar Rp25,1 triliun. Untuk itu BP Tapera terus melakukan kegiatan sosialisasi, apalagi pencapaian tersebut masih jauh dari target penyaluran FLPP pada tahun 2026 yang sudah ditetapkan sebanyak 350.000 unit.
Dalam kegiatan Sosialisasi Program KUR Perumahan di hadapan 300 peserta, BP Tapera memberikan pemahaman mengenai program KPR FLPP, sekaligus mendorong masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki rumah, untuk memanfaatkan fasilitas pembiayaan perumahan bersubsidi dari pemerintah.
Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera, Sid Herdi Kusuma, menjelaskan bahwa KPR FLPP merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk membantu masyarakat memiliki rumah pertama dengan skema pembiayaan yang terjangkau.
