Pertumbuhan kawasan industri di berbagai daerah turut meningkatkan kebutuhan hunian bagi para pekerja. KPR subsidi menjadi salah satu solusi yang didorong Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk menyediakan hunian yang lebih dekat dengan lokasi kerja.
Upaya tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam ATTEC Global Investment Forum, yang merupakan bagian dari rangkaian Jakarta International Investment, Trade, Toursim, and SMEs Expo (JITEX) 2026 di JIEXPO Convention Centre, Kemayoran, Jakarta, pada (18/9).
Forum yang mempertemukan pemerintah dan pelaku usaha tersebut turut membahas pentingnya membangun ekosistem pendukung investasi, termasuk penyediaan hunian bagi tenaga kerja. Kebutuhan rumah dinilai menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan kawasan industri, seiring dengan bertambahnya jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan.
Ketua Umum Asian Trade, Toursim and Economics Council (ATTEC), Budihardjo Iduansjah, mengatakan pengembangan kawasan ekonomi dan industri tidak cukup hanya mengandalkan pabrik serta infrastruktur. Menurutnya, dukungan terhadap sumber daya manusia dan fasilitas penunjang, termasuk rumah bagi pekerja, juga perlu diperhatikan.
“Investasi di kawasan ekonomi dan industri tidak hanya membutuhkan pembangunan pabrik dan infrastruktur, tetapi juga membutuhkan dukungan sumber daya manusia serta fasilitas pendukung, termasuk penyediaan rumah bagi para pekerja,” kata Budihardjo.
Hal senada disampaikan Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera, Sid Herdi Kusuma, menjelaskan semakin berkembangnya kawasan industri akan berbanding lurus dengan meningkatnya kebutuhan tenaga kerja. Karena itu, akses terhadap hunian menjadi salah satu aspek kesejahteraan pekerja yang perlu masuk dalam perencanaan kawasan.
“Setiap kawasan industri menurut pandangan kami memerlukan sumber daya manusia yang mumpuni. Karena jumlah penyerapan pegawai dan kebutuhan pekerja akan terus meningkat seiring dengan berkembangnya kawasan industri,” ujar Sid.
KPR Subsidi Buka Akses Hunian bagi Pekerja
Menurut Sid, kepemilikan rumah menjadi salah satu kebutuhan yang banyak diharapkan oleh pekerja. Melalui program pembiayaan perumahan, BP Tapera berupaya memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak, termasuk bagi pekerja yang berada di sekitar kawasan industri.
“Salah satu kesejahteraan yang selalu diharapkan oleh para pekerja itu adalah berumah. Di sinilah peran BP Tapera masuk,” jelasnya.
Dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah, pekerja atau buruh yang berada di kawasan industri menjadi salah satu kelompok yang memiliki kebutuhan terhadap pembiayaan rumah. Melihat kondisi tersebut, BP Tapera mendorong adanya kolaborasi sejak tahap perencanaan agar kebutuhan hunian pekerja dapat disiapkan sejalan dengan perkembangan kawasan industri.
“Kami ingin berkolaborasi bagaimana secara strategis dan terencana, kami bisa mendukung kawasan industri ini dengan perkembangan perumahannya,” ungkap Sid.
Dari sisi pembiayaan, BP Tapera saat ini bekerja sama dengan 43 mitra perbankan untuk menyalurkan KPR Subsidi. Hingga September 2026, realisasi penyaluran KPR Sejahtera FLPP tercatat sekitar 153.161 unit rumah dengan nilai pembiayaan mencapai sekitar Rp 19,1 triliun.
Progarm KPR subsidi tersebut menawarkan sejumlah kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Di antaranya uang muka sebesar 1% dan ini tidak berubah hingga KPR tersebut lunas dan rumah menjadi miliki,” kata Sid.
Selain itu, tenor pembiayaan dapat mencapai 40 tahun sehingga cicilan dapat disesuaikan dengan kemampuan masyarakat. BP Tapera menyebut, skema tersebut memungkinkan masyarakat memperoleh cicilan mulai sekitar Rp 700 ribu per bulan, tergantung pada ketentuan dan nilai rumah yang dibiayai.
Dukungan lainnya mencakup bantuan uang muka sebesar Rp 4 juta, pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta dukungan premi asuransi dari perbankan.
Tidak hanya rumah tapak, BP Tapera juga mengembangkan skema KPR rusun subsidi. Pilihan hunian vertikal ini dapat menjadi alternatif bagi pekerja yang membutuhkan tempat tinggal dengan akses lebih dekat ke pusat kegiatan ekonomi dan lokasi kerja, terutama di kawasan perkotaan dengan keterbatasan lahan.
Dengan semakin berkembangnya kawasan industri dan meningkatnya kebutuhan tenaga kerja, penyediaan hunian pekerja menjadi bagian penting dalam membangun kawasan yang lebih terintegrasi. Kolaborasi antara pengelola kawasan, pengembang, perbankan, investor, dan pemerintah diharapkan dapat membuat penyediaan rumah tidak hanya menjadi kebutuhan setelah kawasan berkembang, tetapi telah dipertimbangkan sejak tahap perencanaan.
BP Tapera menilai kolaborasi tersebut juga dapat mendukung peningkatan kesejahteraan pekerja sekaligus menciptakan ekosistem kawasan industri yang lebih berkelanjutan.
